HMI MPO Bogor Nilai Nawacita Jokowi Tak Sesuai dengan Implementasinya

BOGOR, kabar1.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bogor kembali menggelar aksi demonstrasi didepan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan kantor Inspektorat Kabupaten Bogor. Dari puluhan massa aksi tersebut menyebut, jika secara hakiki dengan adanya kebijakan Dana Desa (DD) yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan Desa sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo sebagai poin ketiga yaitu "Membangun Indonesia dan Pedesaan" dan juga selaras dengan Visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia, terkesan tak sesuai dengan implementasinya.

Koordinator Aksi HMI MPO, Sundan mengatakan penggelontoran anggaran DD yang terhitung sejak tahun 2015 lalu itu sudah mencapai diangka Rp20,76 Triliun. Lalu ditahun 2016 meningkat menjadi Rp46.98 triliun. Namun, dalam implementasinya masih sangat jauh dari ekspektasi Pemerintah Desa yang notabanenya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim diharuskan mengelola anggaran yang cukup besar tersebut.

Baca juga :  KPK Benarkan Koordinasi dengan FBI

"Sedangkan pada tahun 2017, mencapai Rp60 triliun. Dan rencana ditahun 2018 sendiri meningkat hingga 50 persen menjadi Rp120 triliun rupiah," kata Sundan kepada wartawan, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, dalam hal ini DPMD Kabupaten Bogor memiliki tupoksi yang salahsatunya meningkatkan kualitas aparatur Pemerintahan tingkat Desa melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK). Faktanya, sambung dia, dilapangan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berjalan dengan baik.

Malah menurut kami sebagian besar dari BPD di tingkat Desa itu tidak pernah mendapatkan BIMTEK dari DPMD Kabupaten Bogor ini. Alhasil, BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya tidak adanya check and balances. Dan kami anggap telah lalai dalam menjalankan tupoksinya tersebut sebagai dinas yang menaungi seluruh Pemdes se-Kabupaten Bogor ini," tegasnya.

Baca juga :  Bayi 3 Bulan di Cibinong Positif Corona, Jubir Gugus Tugas Covid-19 : Kita Akan Rapid Tes Semua Keluarganya

Lebih lanjut ia mengungkapkan, adapun kaitan hal ini dimana Inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan internal dilingkungan pemerintah sesuai amanah PerMendagri nomor 71 tahun 2015 bagian 1 huruf J tegas jika Pendampingan, Asistensi dan Fasilitasi adalah mutlak tugas dari Inspektorat bukan malah melakukan suatu jastifikasi terhadap kinerja dari setiap banyaknya hasil audit pembangunan yang bersumber dari Dana Desa itu

“Belum lagi absennya pengawasan yang secara mutlak melekat pada DPRD Kabupaten Bogor, sudah seyogyanya masyarakat Bumi Tegar Beriman menyadari bahwa saat ini sudah tidak ada lagi Lembaga, Dinas dan Badan yang bisa kita percayai lagi untuk mengawasi anggaran DD tersebut," tuturnya.

Baca juga :  Festival Merah Putih, Bogor Bangkit Indonesia Maju

Ia menegaskan, berdasar ringkasan kajian teoritis yang dipaparkan diatas, maka HMI MPO menuntut kepada Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor untuk menindaktegas Kepala Dinas (Kadis) dan Badan yang lalai akan tupoksinya. Serta kembalikan fungsi DD demi meningkatkan kesejahteraan dan memeratakan pembangunan ditingkat Desa, bukan untuk memperkaya diri pribadi dan kelompok.

Lakukan tindakan pencopotan kepada Kadis dan Badan yang telah lalai dalam menjalankan tugas tupoksinya. Wujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor sebagai cerminan implementasi Dana Desa," tukasnya.YAS






Pos terkait