Home / Peristiwa

Senin, 24 September 2018 - 12:09 WIB

Hari Tani Sedunia, Ratusan Aliansi Mahasiswa Jawa Barat Gelar Aksi Demo

BANDUNG – Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Barat melakukan unjuk rasa didepan Kanwil Kementerian BPN/ATR Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No. 638, Bandung, Senin (24/9).

Mereka yang tergabung dalam aliansi antara lain, GMNI Jawa Barat, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisn mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria sejati yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun I960, sebagai tonggak bagi bangsa Indonesia menuju tatanan masyarakat baru sebagaimana cermin revolusi 17 Agustus 1960. Kini perjalanan itu telah masuk pada usia 58 tahun, mahasiswa menganggap, tahapan menuju cita-cita kebangsaan lndonesia masih jauh dari harapan bersama rakyat Indonesia.

Aliansi Mahasiswa Jawa Barat menyoroti bahwa perjalanan reformasi yang telah menginjak 20 tahun adalah cikal bakal atas proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan benegara, termasuk penyelesaian dan penuntasan hak atas tanah yang menjadi tujuan bangsa Indonesia dalam mewujudkan secara penuh konstitusi negara.

Baca juga :  Waduh, 8 Terapis Panti Pijat di Tangsel Diduga Terindikasi TPPO

“Hari ini menjadi momentum penting bagi setiap elamen gerakan yang melakukan pengkonsolidasian agar perwujudan pasal 33 dilaksanakan penuh oleh negara,” ujar Koordinator aksi, Dewex Sapta Anugrah, Sekretaris GMNI Jabar.

“Hari ini kita diberikan harapan besar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik agraria melalui pemerintahan Jokowi-JK yang mewacanakan reforma agraria sebagai program pokok kebangsaan Indonesia yang tertuang dalam Nawa Cita dan tersusun melalui RPJMN untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi, itu hanya menjadi wacana tanpa manifestasi yang jelas sebagaimana jargon ideologi yang selalu beliau sampaikan dalam beberapa pertemuan penting program kenegaraan,” paparnya.

Menurut Dewex Sapta, Jawa Barat menjadi provinsi strategis atas program tersebut, dimana program-program pokok nasional dan daerah saling berkaitan satu dan lainnya. Tetapi, kata Dewex, Kita hari ini menemukan kontradiksi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seolah-olah tidak terjadinya sinergitas gerakan kebijakan.

Baca juga :  Dansektor 22 : Sudah 18 Pelaku Dikenakan Sanksi Sosial

“Provinsi Jawa Barat yang merupakan kawasan lumbung padi nasional hari ini dihadapkan penyusutan lahan produktif pertanian karena maraknya invasi pembangunan yang mendiskreditkan kaum tani sebagai penyokong kebangsaan melalui daulat pangan, dan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat yang dihasilkan melalui sumbangsih pertanian berada pada 14% PAD provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Dewex, Kawasan-kawasan hutan yang terbentang melalui HGB, HGP dan HGU masih terbentang luas di kawasan Jawa Barat, “dan kami melihat adanya penelantaran lahan-lahan produktif pertanian yang tidak terkelola dengan baik dan benar oleh para pemillk HGU, HGB dan HGP seolah-olah BPN/ATR menutup mata alas persoalan ini dan cenderung membiarkan penelantaran tanah-tanah produktif,” ungkapnya.

Masih menurut Dewex, penduduk Jawa Barat adalah masyarakat tani yang tak bertanah dan tersebar di Kawasan pedesaan di seluruh daerah Provinsi Jawa Barat, dan tergolong masyarakat miskin dengan angka 4,17 juta jiwa (BPS 2016), dimana tersebar pada kawasan desa di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Baca juga :  PT. Sagara Purnama, Tebar Hand┬áSanitizer untuk Wartawan Sumedang

“Dan bila kita perhatikan secara seksama apa yang menjadi program pokok pemerintahan Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Rujanul Ulum adalah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa melalui perekonomian. Hal itu akan terwujud dan terlaksana apabila Lembaga-lembaga pemerintahan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan reforma agraria sejati,” tutupnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat mendesak pemerintah dengan 10 tuntutan, antara lain; 1. Melaksanakan reforma agraria sejati; 2. Cabut ijin HGU, HGB, dan HGP yang terindikasi terlantar; 3. Tetapkan kawasan tanah objek reforma agraria; 4. Hentikan kriminalisasi petani; 5. Tolak izin pertambangan di kawasan hutan dan lahan produktif; 6. Wujudkan kedaulatan pangan; 7. Bangun sistem ekonomi kerakyatan; 8. Perkuat persatuan nasional; 9. Copot menteri BPN/ ATR; 10. Tolak perjanjian IMF, WB, dan WTO.

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Bupati Bogor Disawer Rp21 Juta

Peristiwa

Bupati Bogor Disawer Rp21 Juta

Peristiwa

Bima Tinjau Lokasi Bencana Puting Beliung
Hujan Deras Guyur Ciawi, 4 Warga Tewas

Peristiwa

Hujan Deras Guyur Ciawi, 4 Warga Tewas

Komunitas

HMI Cabang Kota Bogor Kukuhkan Wajah Baru Komisariat Ekonomi