Hamil, Karyawan Ini Justru Dipecat

BOGOR, kabarsatu.com –  149 karyawan PT Liebra Permana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor dipecat tanpa pesangon pada bulan Agustus 2017 silam. Ironisnya, dari jumlah itu, tiga diantaranya tengah mengandung alias hamil.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bogor Agus Sudrajat menjelaskan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 pasal 82 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan tidak bisa melakukan PHK karyawatinya yang sedang hamil.

“Sesuai UU Ketenagakerjaan diatas, perusahaan tidak boleh melakukan PHK pekerja perempuan yang sedang hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui. Demikian juga pekerja yang menikah, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, itu tidak boleh di-PHK. Selain akan menuntut pemberian pesangon sesuai aturan dengan melihat jangka waktu kerja, kami pun akan memproses secara hukum karena PT. Liebra Permana telah memecat karyawatinya yang sedang hamil 5, 6 dan  7 bulan,” tegas Agus.

Baca juga :  Octo Fest 2017: The Soldieart

Agus juga mengatakan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lakukan oleh PT. Liebra Permana tersebut telah menyalahi aturan. Mereka berdalih 149 karyawan itu dipecat karena sudah melakukan pelanggaran berat. Padahal, para karyawan sendiri ada yang sudah bekerja dari 6 hingga 22 tahun.

Baca juga :  Lapas Pondok Rajeg Pekerjakan 28 Warga Binaan

“Karyawan dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran berat itu harus berdasarkan adanya keputusan pengadilan negeri,” cetus Agus kepada wartawan, Minggu (24/9/2017).

Diketahui, pemecatan ini bermula ketika perusahaan meminta 149 karyawannya untuk berpindah tugas ke PT Liebra Permana yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Namun segala pertimbangan yang ada, mereka kompak menolak dipindah tugas.

Agus juga menambahkan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perubahan antara PT. Liebra Permana dengan serikat pekerja juga menyalahi aturan. Karena penolakan tugas dianggap pelanggaran berat dan pemecatan ini dilakukan tanpa pemberian Surat Peringatan (SP) 1 maupun 2.

Baca juga :  Ruang Praktek Baru SMK Angkasa Resmi Dibuka

“Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pelanggaran berat itu kalau karyawan berkelahi, berjudi ataupun melalukan tindakan kriminal dan lainnya yang dikuatkan dengan dukungan atau putusan dari pengadilan negeri. Jadi kami anggap tindakan PT. Liebra Permana dengan menugaskan 149 karyawannya adalah tindakan PHK yang terselubung dan ini sudah menyalahi aturan karena UU itu kedudukannya lebih tinggi dari PKB,” ungkapnya.CH