H.Wahyudi : “Jika PT Aplus cuek, somasi kedua siap kami layangkan kembali

Home / Peristiwa

Jumat, 10 Agustus 2018 - 10:36 WIB

LEBAK | kabar1.com- Kuasa hukum Asep Suprihatin, korban tindakan diskriminatif managemen PT Aplus Pasifik yang beralamat di jalan raya Cikande Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung. Mengaku siap melayangkan somasi kedua pada pihak PT Aplus jika somasi pertama tidak juga mendapat tanggapan.

Ditegaskan H.Wahyudi, kuasa hukum Asep Suprihatin dari kantor hukum H.Wahyudi and Fathners Serang. ” Jika managemen PT Aplus tidak juga merespon somasi pertama kami alias cuek. Maka akan kami layangkan kembali somasi kedua. Jika tidak juga merespon,, maka terpaksa kami lakukan langkah-langkah langkah jurudis,” katanya, pada kabar1.com, kemarin via selularnya.

Baca juga :  Hari Tani Sedunia, Ratusan Aliansi Mahasiswa Jawa Barat Gelar Aksi Demo

Sebagai salah seorang karyawan tetap di PT Aplus Pasifik, kliennya terindikasi kuat telah di perlakukan secara tidak adil dan diskriminatif oleh managemen perusahaan itu.
Sehingga, lanjut Wahyudi, kliennya beberapa kali di demosi ( Penurunan jabatan -red) dengan tanpa alasan yang jelas. Hal itu terjadi, imbuh Wahyudi, pasca kliennya mengadukan nasib dan haknya sebagai karyawan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi ( Disnakertrans) Lebak.

Pada prinsipnya, sejak kuasa ditandatangi kliennya, maka seluruh upaya pencarian keadilan yang dilakukan kliennya,khusus yang berkaitan dengan PT Aplus Pasifik, maka sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mewakili kepentingan kliennya baik didalam maupun diluar pengadilan.

Baca juga :  Satpol PP Kota Bogor Hentikan Bakal Proyek Milik Chairul Tanjung

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini. Maka kami berkewajiban mewakili klien kami,” terang Wahyudi.

Menyikapi hal tersebut, aktivis Benteng Asfirasi Rakyat (BARA) Provinsi Banten, Ana Sujana, mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Lebak segera melakukan tindakan tegas. Melindungi tenaga kerja yang terbukti dianiaya hak – haknya oleh
perusahaan, merupakan kewajiban untuk atas nama Undang-Undang.

Baca juga :  Tanjakan Selarong Kembali Makan Korban

“Kami kerap menerima laporan soal sikap kesewenang-wenangan managemen PT Aplus. Diantaranya, Deden korban kecelakaan kerja di PT Aplus, hingga kini tanpa pemberian tunjangan kesehatan,belum lagi dengan indikasi adanya pencemaran lingkungan,akibat limbah B3 perusahaan tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, terkait upaya hukum Asep Suprihatin, Imam salah seorang HRD PT. Aplus Pasifik,terkesan menghindar saat coba dihubungi media ini. ” Hallo dengan siapa ini. Ini dari media kabar1.com pak”, tidak lama berselang sambungan selularpun pun diputusnya. AIS/YNS