Giliran Ombudsman Soroti Bupati Bogor

BOGOR, kabar1.com – Ombudsman RI menyoroti kunjungan Bupati Bogor Nurhayanti ke empat negara Eropa, Belanda, Jerman, Belgia dan Prancis bersama dengan 15 kepala daerah anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dari 28 Agustus hingga 6 September 2018.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, kepergian kepala daerah ke luar negeri harus memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan di daerah dan dilakukan secara transparan.

Meski diperbolehkan secara aturan selama ada izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh mengungkapkan, harus ada pemaparan yang jelas soal kunjungan tersebut kepada publik.

“Karena menggunakan APBD, ini harus transparan dan terbuka ke publik. Siapa yang berangkat, kenapa harus berangkat, kenapa harus negara tersebut dan kenapa cuma 15 daerah yang berangkat padahal anggota APKASI kan ratusan,” kata Teguh kepada wartawan, Minggu (9/9/2018).

Biasanya, kata dia, kepala daerah wajib menyampaikan rujukan atau Terms of Reference (TOR) soal perjalanan ke luar negeri. “Soal maksud dan tujuannya harus jelas dan nanti hasilnya atau model replikasinya bisa diterapkan di daerah masing-masing. Makanya harus terbuka. Tentu ini akan kami pelajari karena berkaitan dengan uang negara,” tegas Teguh.

Saat ini, Bupati Bogor Nurhayanti sudah kembali di Bumi Tegar Beriman bersama dua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diajaknya yakni Kepala Bappedalitbang, Syarifah Sofiah dan Kepala Dinas PUPR Yani Hasan.

Sebelumnya, pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna menilai, kepergian Nurhayanti ke Eropa untuk meningkatkan kapasitas pejabat daerah dalam bidang perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan wilayah tersebut akan sia-sia jika tak diimplementasikan.

Yayat mengaku tak mempersoalkan kepergian Nurhayanti tersebut. Namun ia menyayangkan kepergian mereka ke Negara Eropa yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Menurutnya, akan jauh lebih efektif ketika tujuan belajar atau menimba ilmu melalui ‘plesiran’ tersebut diganti dengan hal lain yang memakan anggaran yang tidak terlalu banyak.

“Belajar itu bisa dimana saja, bisa dengerin yang ahli, sekolah atau temuan-temuan di lapangan. Dan itu sebetulnya bisa diimplementasikan seharusnya. Saya juga menanti hasil daripada kepergian bupati itu. Akan melakukan apa dia untuk Kabupaten Bogor,”ungkap salah satu Guru BesarUniversitas Trisakti itu.

Pos terkait