Gelar Kehormatan Aung San Suu Kyi Dicopot

Home / Nasional / Politik

Rabu, 4 Oktober 2017 - 00:29 WIB

OXFORD, kabarsatu.com – Gelar Freedom of Oxford, yang disandang pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dicabut. Dewan Kota Oxford menilai bahwa ia tidak layak lagi menyandang gelar kehormatan tersebut karena dianggap tak berbuat banyak untuk mengatasi krisis Rohingya di Rakhine.

Pejabat di Kota Oxford, Bob Price, seperti dikutip dari BBC Indonesia, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan PBB membuat Aung San Suu Kyi tak lagi berhak menerima gelar Freedom of Oxford, penghargaan yang sebelumnya diberikan atas perjuangannya menegakkan demokrasi.

Baca juga :  ZM: Siap Menangkan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Kota Bogor

Gelar ini secara resmi akan dicabut bulan November namun para anggota dewan kota menegaskan bahwa keputusan pencabutan gelar bisa dibatalkan jika Aung San Suu Kyi melakukan tindakan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine.

Aung San Suu Kyi dikecam karena dianggap gagal memerintahkan militer agar menghentikan kekerasan di Rakhine atau mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya, yang mendorong petisi agar Hadiah Nobel Perdamaian untuk dirinya dibatalkan. Bahkan, pekan lalu Universitas Oxford menurunkan fotonya dan menggantinya dengan lukisan Jepang.

Baca juga :  Bupati Bogor Tak Terima Kebijakan Bawaslu

Sekedar diketahui, Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, menerima gelar kehormatan Freedom of Oxford pada 1997 sebagai penghargaan atas ‘perjuangannya yang tak kenal lelah untuk menegakkan demokrasi’.

Oxford memiliki kedekatan dengan Aung San Suu Kyi karena di kota ini ia mengambil jurusan filsafat, politik dan ekonomi di Universitas Oxford pada 1964 hingga 1967.

Ia menikah dengan peneliti masalah Tibet dan Himalaya di Universitas Oxford, Michael Aris, pada 1972 dan tinggal di kota ini selama beberapa waktu bersama dua anaknya, Kim dan Alexander.

Baca juga :  Rebut Pilgub Jabar, PKS Tunggu Sikap PAN dan Gerindra

Aung San Suu Kyi selama bertahun-tahun menjalani tahanan rumah di Rangoon ketika Myanmar dipimpin oleh diktator militer. Ia menjadi tokoh global dan dikenal sebagai pejuang kebebasan sebelum mengantarkan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, memenangkan pemilu di Myanmar pada 2015.FUZ* (diolah dari BBC Indonesia)