Fahri Hamzah Akui Posisi DPR Belum Terlalu Independen

JAKARTA, kabar1.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjelaskan, lahirnya DPR hari ini (setelah amandemen UUD ke tiga), adalah lahirnya daulat rakyat, lahirnya demokrasi dalam pengetian sebenarnya.

Berbeda dengan DPR di era pemerintahan jaman dahulu, yakni selama 18 Agustus 2945 dan juga dengan DPR era kepemimpinan Orde Baru dimana kepemimpinan yang absolut dan otoriter.

“Maka, DPR hari ini beda dengan DPR jaman dahulu. Ini adalah DPR demokrasi, karena dia nyantol di konstitusi yang demokrasi,” kata Fahri Hamzah saat menerima kunjungan Mahasiswa UIN Alaudin Makassar dalam Rangka Kegiatan Praktikum Kompetensi dengan Tema “Undang-undang Politik Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di RI” yang bertempat di Ruang Abdul Muiz DPR RI,Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Lanjut politisi dari PKS itu, empat kali amandemen konstitusi membuat DPR sekarang ini as the best constitution in the world (sebagai konstitusi terbaik di dunia) atau konstitusi demokratis.

“Itu perbedaannya. Kalau DPR jaman otoriter itu adalah embel-embel dari eksekutif. Tapi kalau DPR di jaman demokrasi adalah lembaga independen. Itu pun, menurut saya belum terlalu independen. Saya termasuk yang mempejuangkan di gedung ini lebih kepada independensi,” kata dia.

Kesempatan itu, Fahri juga mengatakan, anggota dan poltisi jangan level lokal tetapi harus puny aperspektif dan standar berpikirnya itu harus global seperti para entelektual dan faunding fahters bangsa ini.

“Kaum intelektual dan founding fathers kita dulu, nggak ada yang lokal. Otaknya meeka itu otak dunia. Soekarno, Hatta, Syahir, Tan Malaka, Agus Salim, semuanya itu adalah intekeltual-intelektual dunia,” beber Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.

Fahri pun menyebut salah satu contoh seperti pemikiran-pemikiran Natsir tentang bagaimana agama dan negara jalan bersamaan. “Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang mahal,” ucapnya.

Sementara delegasi DPR RI berhasil mendesak ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk membicarakan isu Rohingya masuk dalam agenda pembicaraan penting Committee on Political Matters. Sebelumnya, PBB bahkan telah menyatakan ada genosida atas etnis Rohingya yang dilakukan Pemerintah Myanmar.

“Kalau pembicaraan soal Rohingya tidak dibicarakan, maka kita tidak setuju dengan agenda-agenda politik yang diusulkan oleh negara-negara ASEAN. Political matters lebih baik dihapuskan saja,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Fadli menjelaskan hal tersebut saat memimpin delegasi sekaligus menjadi juru bicara DPR RI dalam Executive Committee Meeting, di Singapura, Senin (3/9/2018) malam.

Pertemuan 39th General Assembly of the AIPA diawali dengan Executive Meeting untuk menyusun agenda pembicaraan pada masing-masing komite. Ada sembilan komite yang secara terpisah membicarakan isunya masing-masing. Kesembilan komite itu adalah komite politik, komite ekonomi, komite sosial, komite organisasi, dan committee on joint communique. Sepuluh delegasi parlemen ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam executive meeting, Fadli didampingi Anggota DPR RI Amelia Anggraini dan Kartika Yudhisti. Sempat terjadi perdebatan panjang mengenai isu sensitif Rohingya, terutama menyangkut istilah “krisis kemanusiaan”. Delegasi Parlemen Myanmar tak setuju dengan istilah itu. Hanya DPR RI yang mengusulkan adanya pembicaraan krisis kemanusiaan. Delegasi Myanmar selalu memveto isu itu. Sementara sistem pengambilan keputusan di AIPA harus melalui konsensus.

Pos terkait