Ekonomi Negara Makin Memburuk

JAKARTA, kabar1.com – Situasi dan kondisi ekonomi negara saat ini terus memburuk. Sebaliknya, pemerintah justru sibuk menyangkal bahwa kondisi perekonomian masih aman.

Demikian benang merah yang mengemuka dari diskusi publik bertema ‘Ancaman Krisis Ekonomi” yang digelar sejumlah tokoh nasional di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Test

“Kami merasa perlu untuk membahas amcaman krisis ekonomi yang akan lebih besar dari krisis moneter tahun 1998,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantoro yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bersama Rizal Ramli dan Kwik Gian Gie.

Tampak hadir di dalam tempat diskusi Rachmawati Soekarno Putri, Sri Bintang Pamungkas, Prof Sri Edi Swasono, Syahganda Nainggolan, Ahmad Dhani.

Baca juga :
Airin Perpanjang Masa PSBB, Ini alasannya

Menurut Ferry, pemerintah seolah tidak berdaya, malah asik pencitraan. “Padahal rakyat makin mengencangkan ikat pinggang. Lapangan kerja makin sulit dan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi,” sambung dia.

Ferry berharap, diskusi publik ini dapat membetot perhatian para elit dan pemerintah yang sudah seharusnya memikirkan dampak krisis ekonomi yang sudah ada di depan mata.

Krisis ini kian parah di tengah sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok yang kian meroket.

“Ini sudah darurat ekonomi. Kita harus melakukan referendum ekonomi terhadap Jokowinomic yang secara nyata tidak dapat menjawab pasal 33 UUD 1945, untuk mensejahterakan rakyatnya,” tandasnya.

Baca juga :
BMKG : Waspada Musim Pancaroba

Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera melakukan penjadwalan ulang atau reschedule pembayaran utang perusahaan pelat merah yang totalnya pada tahun ini mencapai Rp 4.825 triliun pada tahun ini. Menurutnya, jumlah itu meningkat Rp 453 triliun dibandingkan akhir tahun 2017.

Bambang mengatakan, BUMN harus bisa menyelesaikan persoalan utang. Namun, hal yang harus dihindari adalah membayar utang dengan menjual aset negara.

“Meminta Kementerian BUMN agar melakukan reschedule pembayaran utang dan berusaha untuk menyelesaikan utang yang ada dengan tidak melakukan negosiasi peminjaman utang kembali, dan tidak menjual aset negara,” ujar Bamsoet -panggilan akrabnya- melalui pesan singkat, Selasa (31/7/2018).

Baca juga :
Taman Lalu Lintas dan Perpustakaan Anak Polres Subang Resmi Dibuka Untuk Umum

Legislator Partai Golkar itu juga meminta Kementerian BUMN melakukan kajian tentang kemampuan perusahaan-perusahaan pelat merah untuk meningkatkan kinerja. “Terutama untuk meningkatkan kemampuan untuk membayar pinjaman utang,” katanya.

Bamsoet juga meminta kementerian pimpinan Rini Soemarno itu melakukan klasifikasi BUMN yang kurang mampu dalam mengelola manajemen dan pembayaran utang. “Agar dapat melakukan merger dengan BUMN yang mempunyai kapabilitas yang lebih baik,” pungkasnya.FUZ