Diduga Rugikan Negara Rp 2 Miliar Lebih, Ratusan e-Warong di Lebak Langgar Pakta Integritas

diduga-rugikan-negara-rp-2-miliar-lebih-ratusan-e-warong-di-lebak-langgar-pakta-integritas

LEBAK – Lebih dari 200 e-Warong di Kabupaten Lebak, Banten diduga melanggar pakta integritas terkait harga pasaran yang telah ditentukan. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp2 Miliar lebih, terhitung sejak Januari hingga Mei 2020 ini.

Dugaan ini menguat dari hasil pendataan yang dilakukan DPRD setempat di tiga Kecamatan, yakni, Warunggunung, Bojongmanik dan Rangkasbitung.

Test

“Kami mendesak aparat hukum segera melakukan tindakan tegas dan bisa dipastikan ada Unsur KKN yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hinga diatas Rp2 miliar setiap bulan terhitung Januari-Mei 2020, yang mana agen dan supplier bermain dalam harga komoditi tidak sesuai dan untuk beras diatas HET karena beras yang dijual bukan beras premium karena sarat kegal formal tidak ditempuh,” kata anggota DPRD kabupaten Lebak Komisi IV, Musa Weliansyah.

Baca juga :
Ditengah Pandemi Covid-19, Polisi Tangkap Sindikat Pil Haram

Diduga Rugikan Negara Rp 2 Miliar Lebih, Ratusan e-Warong di Lebak Langgar Pakta Integritas 43Dipaparkan Musa, dari hasil pendataannya, ditemukan lebih dari 200 agen yang tersebar di 23 kecamatan dari total 28 kecamatan di Kabupaten Lebak, masih menjual komoditi sistem paket dan harga beras diatas HET serta tidak sesuai dengan harga pasar, mengingat beras yang dijual Agen BPNT bukan beras premium tapi beras IR atau beras kemasan yang mengunakan karung Cahaya Berkah ukuran 10-12 kg.

“Saya pastikan itu bukan beras premium karena beras disupplay dari pengusaha beras yang memiliki penggilingan padi di wilayah Kabupaten Lebak yang menerima PO dari PT. Aan Prima Artha, para pengusaha beras lokal langsung mengemas beras ukuran 10 kg dan 13 kg dengan harga beli Rp 8.500-9000/kg itu sudah termasuk ongkos kirim kepada Agen masing-masing desa. Ada juga beberapa pengusaha yang ngirim ke gudang PT Aam di Rangkasbitung, Ciawi dan Bogor dengan kemasan 50 kg dengan harga jual Rp9.000,” paparnya

Baca juga :
Polemik Berakhir, Kantor Desa Rawa Panjang Kembali Normal

Menurutnya, hal ini jelas pengusaha beras tidak memiliki register yang dikeluarkan OKKPD. “Ini jelas melanggar permen no 53 Th 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Beras yang dijual juga tidak sesuai dengan SNI 6128:2015 karena tidak dilakukan uji mutu serta bersumber dari peroduksi verietas padi kering berbagai jenis yang dibeli pengepul dari para petani,” beber Musa lagi.

Baca juga :
Kepala Puskesmas Pastikan Kades Ciseeng dan Warga Lainnya Aman dari Covid-19

Musa juga memastikan, beras tersebut bukan beras premium, melainkan beras curah IR yang biasa beredar dipasaran sehingga wajib hukumnya agen mengacu pada harga pasar. “Kalau toh mengacu kepada permendag no 57 th 2017 mereka tdk boleh lebih dari Rp9.450/kg ini untuk beras medium. Sementara agen BPNT yang MoU dengan PT Aam mayoritas menjual Rp11.900/kg seperti yang saya cek di Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Bojongmanik dan Kecamatan Rangkasbitung,” jelasnya.

Selain bukan beras premium diduga kuat para agen juga menjual telur HE kepada KPM. Untuk itu DPRD Kabupaten Lebak mendesak agar Kepala Dinas Sosial dan kepala Cabang Bank BRI melakukan tindakan tegas atas dilangarnya Pakta Integritas tersebut. NAN