Dicaplok Pemprov, Bupati Bogor Tak Bekutik

BOGOR, kabarsatu.com – Bupati Bogor, Nurhayanti menyerah. Orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini dipaksa harus menyerahkan Terminal Parung sepenuhnya ke tangan Pemerintah Provinsi (Pempro) Jawa Barat.

Namum hal bukan disebabkan ketidakmampuan Pemkab Bogor, melainkan akibat amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. “Kita akan serahkan, dan mungkin itu (terminal-red) Provinsi yang akan membangun. Karena tipe b itu kewenangannya provinsi,” ungkapnya.

Baca juga :  BMKG : Waspada Musim Pancaroba

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ade Sendjaya mengatakan, aturan tersebut merupakan hal yang baik. Karena dengan begitu, akan ada pengaturan standarisasi terminal.

Namun begitu, Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa standarisasi terminal harus dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengajukan permohonan pembangunan terminal yang berstandar.

Karena menurutnya selama ini Bumi Tegar Beriman tak pernah benar-benar memiliki terminal yang layak bagi masyarakatnya. “Pemkab Bogor yang harus terus mengajukan permohonan pembangunan terminal yang lebih layak bagi masyarakatnya,” pungkas Ade.

Baca juga :  Agustus, Sudut Kota Bogor Bakal Diawasi

Sekedar diketahui, dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengatakan bahwa pengelolaan terminal tipe B (Terminal Parung) harus dilakukan oleh pemerintah provinsi masing-masing daerah.

Padahal sebelumnya Pemkab Bogor berencana akan membangun terminal tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Akibat aturan ini juga, Pemkab Bogor harus menyerahkan Detail Engineering Design (DED) kepada provinsi bersamaan dengan surat permohonan pembangunan dari Bupati Nurhayanti.

Baca juga :  Kasus Penipuan Catut Nama Dansektor, Kini Masuk Proses Penyelidikan Kepolisian

Diketahui, pembangunan Terminal Parung ini diperkirakan memakan biaya hingga Rp 20 miliar. Sementara pada pembangunan tahap pertama, dana yang telah terpakai sekitar Rp5 miliar yang digunakan pembangunan konstruksi, pemagaran, pemerataan dan pematangan tanah sejak 18 Juni hingga 14 Desember 2015.FUZ