Home / Pendidikan

Kamis, 20 September 2018 - 00:04 WIB

Dewan Kabupaten Bogor Dukung Langkah PGH

BOGOR, kabar1.com – Ketua Komisi IV DPRD Wasto Sumarno mengaku mendukung langkah yang dilakukan oleh PGH Kabupaten Bogor ini. “Kami akan membuat surat rekomendasi untuk disampaikan ke DPR RI terkait poin-poin yang disampaikan sampai SK yang dituntut untuk segera direalisasikan,” kata Wasto di depan perwakilan PGH yang diterima di Gedung Paripurna DPRD, Rabu (19/9/2018).

Wasto pun secara tegas mengatakan DPRD Kabupaten Bogor telah melaksanakan pembahasan KUA-PPAS soal penambahan honor ke-13. “Nanti pembahasan itu akan dikawal hingga bisa direalisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan,” ucap Politisi PKS itu.

Baca juga :  Koramil 2105 Gunung Putri Gelar Nobar G30S/PKI

Berikut poin-poin yang menjadi tuntutan PGH Kabupaten Bogor kepada pemerintah yang meminta Guru dan Satuan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap SD/SMP Negeri ( Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah) yang telah mengabdi minimal 2 Tahun.

Diantaranya, Diberikan SK Pengangkatan / SK Keputusan /Penugasan Sebagai guru dan tenaga kependidikan tidak tetap dari Pemerintah Daerah (Bupati Bogor) untuk bisa mengikuti PPG dan NUPTK bagi guru honorer dan tenaga Kependidikan di sekolah Negeri

Baca juga :  Warga 7 Desa Tolak Pembangunan Waduk Cibeet

Kemudian, Diberikan penghasilan serta ditingkatkan yang pantas dan layak yang dianggarkan dalam APBD tahun 2019 pemerintah kabupaten Bogor. Lalu, Diberikan Jaminan BPJS kesehatan dan Bpjs  Ketenagakerjaan gratis bagi guru dan tenaga kependidikan tidak tetap yang dibiayai APBD tahun 2019 oleh pemerintah daerah kabupaten Bogor

Selanjutnya, Batalkan dan Cabut Permen PAN nomer 36 tahun 2018 karena diskriminasi dan cacat hukum,  kedudukan Permen PAN tidak boleh lebih tinggi dari PP no 11 tahun 2017 dan UU ASN no 5 tahun 2014

Baca juga :  Hari Jadi PDAM Tirta Kahuripan

Dan, Batalkan Rekruitmen Cpns tahun 2018 sebelum menyelesaikan tenaga guru honorer yang sudah lama mengabdi berdasarkan masa kerja. Serta yang terakhir, Terbitkan sandaran hukum yang jelas berupa PERPU ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang)  untuk ditingkatan status tenaga honorer menjadi Cpns berdasarkan masa kerja dan usia paling lama secara bertahap sesuai kebutuhan.

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Pendidikan

SKTM Tidak Berlaku Pada PPDB 2019

Komunitas

Cegah Dini Narkoba Kalangan Pelajar, Mendikbud dan BNN Saling Bersinergis

Pendidikan

Penerimaan Siswa Baru Sekolah Angkasa, Tingkatkan Kedewasaan Kemandirian Dan Kerja Keras
Hotel Sahid Skyland, Gelar 'Sahid Scince Day' Diikuti Siswa SD

Pendidikan

Hotel Sahid Skyland, Gelar ‘Sahid Scince Day’ Diikuti Siswa SD