Dewan Desak Bupati Bogor Berhentikan 9 Kades

BOGOR, kabar1.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mendesak Bupati Bogor Nurhayanti untuk mengeluarkan SK pemberhentian kepada para kepala desa yang memutuskan maju di Pemilihan Legislatif 2019.

Langkah ini diambil karena para anggota dewan khawatirkan adanya penyalahgunaan Dana Desa (DD) digunakan untuk kepentingan kampanye para pamong yang maju sebagai legislator.

“Secara etika jelas harus berhenti. Bupati jangan menunggu sampai DCT (daftar calon tetap) dari KPU. Tapi juga harus ambil langkah agar tidak ada pelanggaran yang terjadi dengan segera mengeluarkan SK pemberhentian,” cetus anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Juhanta.

Kekhawatiran senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin kekhawatiran penggunaan DD oleh para kepala desa untuk kebutuhan kampanye sangat mungkin terjadi.

Apalagi saat ini DD sedang masuk tahapan realisasi. “Jika terbukti menggunakan anggaran negara untuk berkampanye, itu jelas masuk pelanggaran pidana dan bisa didiskualifikasi,” tegas Burhanudin.

Kemungkinan penggunaan DD ini, lanjut Burhan, disebabkan juga oleh tidak sejalannya pencalonan dengan pengunduran diri dan pemberhentian calon dari jabatan kadesnya.

“Secara etik, seharusnya ketika kades sudah menjadi anggota partai itu harus sudah berhenti. Dan bupati harusnya segera membuat surat pemberhentian,” ungkap Burhan menekankan.

Burhan mengatakan pihaknya belum bisa mengambil tindakan. Hanya saja sejauh ini Bawaslu melakukan upaya pencegahan melalui koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang berkaitan.

“Kita juga ingin memastikan apakah kades tersebut sudah non job atau tidak. Dan yang jelas saya tegaskan bupati harus segera ambil langkah pemberhentian,” katanya

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana menjelaskan, pemberhentian status kepala desa itu dilakukan setelah ada surat keputusan (SK) dari Bupati Bogor.

“Sama seperti saat pengangkatan, mereka aktif bekerja setelah ada SK dari bupati. Begitu pun dengan pemberhentian ini. Maka secara yuridis mereka belum berhenti,” jelas Deni.

SK sendiri akan diterima para kepala desa setelah ada penetapan atau daftar calon tetap (DCT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor. Menurut Deni, Pengunduran diri sudah dilakukan oleh semua kepala desa sejak awal.

Seluruhnya sudah berporses secara tertulis yang difasilitasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). “Semuanya sudah (mengundurkan diri) tapi posisinya masih menjabat,” kata Deni.

Menyikapi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang, Deni menyangkal. Menurutnya tidak seperti itu, karena Pencalonan kepala desa, diatur oleh peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.

“Pengajuan pemberhentian dilakukan melalui rapat musyawarah, ada berita acaranya, kemudian persetujuan. Lalu disampaikan kepada bupati melalui camat. Itu proses yang ditempuh,” kata Deni.

Diketahui, ada sembilan kepala desa yang diketahui maju dalam Pileg 2019 di Kabupaten Bogor. Seperti Sukamakmur, Buana Jaya, Purasari,  dan Curug.

Pos terkait