Dewan Bakal Sidak Pabrik Maut, Polisi Panggil SKPD Terkait

Home / Hukum Kriminal

Selasa, 3 Oktober 2017 - 22:09 WIB

BOGOR, kabarsatu.com – Tewasnya 7 orang di dalam sumur milik pabrik pembuatan alas telur di Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, terus menyedot banyak perhatian.

Tak terkecuali, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Ucup Priatna yang menyebut musibah ini merupakan kegiatan yang cukup besar dan harus menjadi perhatian tersendiri. Terlebih, diduga pabrik yang sudah beroperasi sejak 6 bulan lalu itu belum mengantungi izin.

“Kita akan sidak ke lokasi langsung. Yang pertama kita kembali kepada perizinan-perizinan yang ada, dari BLH Kabupaten Bogor sudah ada di TKP. Mestinya harus ditempuh kepada perizinan saat melaksanakan usaha,” katanya.

Baca juga :  Pasca Aksi, Kumala Minta Perlindungan Kepolisian

Ucup juga mengkritisi kinerja Pemerintah Kecamatan Parung Panjang yang dianggapnya tidak bekerja sesuai tupoksi. Padahal, sebagai kepanjang tangan pemerintah di wilayah, Kecamatan harus mampu melakukan pengawasan.

“Nanti setelah kita melakukan kunjungan kerja atau sidak baru bisa diketahui mana yang belum dan mana saja yang sudah mengurus izin nya tersebut, “Katanya.

Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP A.M Dicky Pastika Gading mengatakan, pihaknya masih menyelidiki peristiwa yang menewaskan tujuh orang sekaligus tersebut.  “Kami masih memeriksa saksi-saksi peristiwa tersebut. Otopsi terhadap para korban yang tewas tercebur di sumur yang diduga beracun tersebut juga telah dilakukan,” ujar AKBP Dicky kepada wartawan, Selasa (3/10).

Baca juga :  Gelar Aksi Tandingan, Sopir Truk di Parung Panjang Tantang Warga?

Mantan Kapolres Karawang ini menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan pemilik usaha telur yang sumurnya itu memakan korban.  “Pemilik usaha itu sudah kami mintai keterangan. Status yang besangkutan masih berstatus saksi. Kami akan meneliti unsur kelalaian atas peristiwa yang memakan korban jiwa hingga meninggal dunia tersebut, ” katanya.

Baca juga :  Bea Cukai Bandung Gagalkan Penyelundupan Narkoba Jaringan Internasional

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya juga akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terjadi pada hari peringatan G30S/PKI tersebut hingga pada kelangkapan administrasi usaha itu.

“Kami juga melakukan penelitian hingga izin usaha itu. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah instansi pemerintahan terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis di penyidik,” paparnya. YAS