Daya Beli Masyarakat Menurun, Pengusaha Mengeluh

JAKARTA, kabar1.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa isu soal turunnya daya beli masyarakat tidak hanya dikritisi dari kalangan politisi melainkan para pengusaha dan ekonom.

Menurutnya, tidak tepat jika Presiden Jokowi berprasangka buruk bahwa isu tersebut merupakan isu yang dipolitisasi lawan politiknya untuk kepentingan Pemilu 2019 nanti.

“Penurunan daya beli adalah isu ekonomi yang telah lama di-sounding, baik oleh para pengusaha maupun para ekonom, bahkan sejak akhir 2014, saat pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai mencabuti subsidi BBM dan berbagai subsidi untuk rakyat lainnya,” tegas Fadli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (8/10).

Bahkan, lanjutnya, isu tersebut makin mengemuka sesudah pemerintah mencabut juga subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA pada Januari 2017 lalu. “Jadi, itu sebenarnya adalah isu ekonomi lama,” tambahnya.

Baca juga :  Jokowi Ajak Moon Jae-in Blusukan ke Mall BTM

Bahkan, sambung Fadli,  data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini memang hanya tumbuh 4,95 persen, padahal pada kuartal II tahun lalu mencapai 5,07 persen.

Sebelumnya Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Moh Nizar Zahro mengatakan, kritik terhadap menurunnya daya beli masyarakat yang terjadi di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan tanpa data.

Sehingga, tidak tepat kemudian presiden menilai isu soal turunnya daya beli masyarakat saat ini sebagai senjata politik jelang Pemilu 2019 nanti. “Kritikan yang disampaikan kepada pemerintah selalu mengacu pada rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2018 yang diajukan pemerintah secara resmi kepada DPR RI,” tegas Nizar saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/10).

Masih dikatakan dia, seharusnya pemerintah menerima kritik untuk melakukan perbaikan terhadap perekonomian nasional sesuai harapan pemerintah itu sendiri. “(Kritik) terhadap kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan lampu kuning atau lesu ini sesuai pada RUU APBN 2018 dari pihak pemerintah,” tambahnya.

Baca juga :  HMI MPO Bogor Nilai Nawacita Jokowi Tak Sesuai dengan Implementasinya

Seperti data analisis yang disampaikan Institute for Devlopment of Economics and Finance (Indef) dalam acara diskusi yang digelar fraksi Gerindra, dan berdasarkan Bank Indonesia Juli 2017 melalui indeks ekspektasi usaha per pengeluaran daya beli memang mengalami kekhawatiran.

Indef, sambung anggota komisi V DPR RI itu, kalau dilihat yang menurun daya belinya adalah masyarakat menengah ke bawah, sedangkan masyarakat menengah ke atas daya belinya masih cukup kuat. Hanya, mereka melihat ekspektasi ekonomi ke depan kurang bagus, sehingga uang tidak digunakan untuk belanja tapi digunakan membeli aset yang aman seperti emas dan disimpan di perbankan.

Baca juga :  Pemerintah Wajib Jelaskan Deportasi Ustadz Abdul Somad

“Intinya, kritik yang disampaikan siapapun kepada pemerintah hanya satu tujuannya agar ekonomi Indonesia segera pulih dan bangkit lagi sesuai yang diinginkan pemerintahan saat ini,” pungkas ketua DPP Partai Gerindra itu.

Presiden Joko Widodo janganlah terlalu lugu menuding merosotnya daya beli masyarakat berkaitan dengan pemilu 2019 nanti. Presiden harus ingat, informasi penurunan daya beli justru dari kabinetnya sendiri.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (4/10) lalu.

“Setahu saya itu (penurunan daya beli) saya baca dari pernyataan kabinet, itu pernyataan dari anggota kabinet yang mengatakan ada penurunan daya beli. Lalu mereka mengatakan ada anomali, karena satu sisi ada pertumbuhan cukup baik tapi terjadi penurunan daya beli,” ujar dia.FUZ*