BNN Diminta Periksa Tes Urine Paslon Kepala Daerah

JAKARTA, kabar1.com  Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko, diminta untuk masuk terlibat dalam pemeriksaan kesehatan urine terhadap calon kepala daerah (cakada) yang maju di Pilkada 2018.

“Kami berharap Pilkada 2018 dipastikan bersih dari narkoba,” kata anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang, meminta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan BNN, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Baca juga :

Dia mengatakan Pilkada 2018 pada bulan Juni akan ada 171 daerah yang melaksanakan pilkada yang dilaksanakan serentak. Junimart menjelaskan mungkin publik tidak akan pernah lupa ada seorang politisi di daerah Sumatera Selatan ditangkap BNN karena terbukti positif gunakan narkoba jenis sabu, yaitu mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi. “Kita tidak tahu bagaimana kasusnya sekarang,” ujarnya.

Junimart yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mempertanyakan bagaimana peran BNN dalam ajang Pilkada, karena itu harus bisa berperan serta melakukan sok terapi atau tes langsung para calon kepala daerah.

Menurut dia masyarakat sudah melihat fakta ada seorang calon kepala daerah yang ketergantungan obat terlarang, sehingga jangan sampai hal itu terjadi. “Kita tidak mau hal ini terulang, kita tidak mau rakyat memilih yang betul-betul sudah pecandu narkoba,” ujarnya.

Karena itu dia menyarankan agar BNN membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU agar dilibatkan bukan hanya saat Pilkada, tapi ketika akan dilaksanakannya Pilkada.

Baca juga :

Junimart meminta kepada BNN untuk masuk dalam Pilkada di 171 daerah dengan mengawasi agar “cakada” yang ikut kontestasi, bersih dari narkoba.

“Ini gebrakan pertama Pak Heru sebagai Kepala BNN, kalau berkenan dan mau dicintai masyarakat. Pak Heru sudah berhasil di KPK, tentu harus berhasil di BNN, saya yakin BNN sudah punya data,” tuturnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Muslim Ayub mengaku setuju BNN harus terlibat berperan serta dalam memeriksa kesehatan urine terhadap cakada maupun pejabat negara.

Dia menduga banyak kepala daerah yang menggunakan narkoba dan BNN tidak berani memeriksanya sehingga harus tegas.

“Kalau memang terbukti, ya harus berani periksa yang bersangkutan, itu top BNN,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan BNN diharapkan bisa bekerja sama dengan cakada, apakah ada program pemberantasan narkoba yang akan dijalankan ketika nanti menjadi kepala daerah.

Menurut dia, masyarakat juga harus peka terhadap cakada yang maju, artinya jangan memiliki cakada yang tidak memiliki program terhadap pemberantasan narkoba.

Sementara anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai, selama ini belum ada roadmap (peta jalan) pemberantasan narkoba di Indonesia yang jelas dan masif dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Padahal, setiap hari selalu ada berita tentang pengungkapan sindikat narkoba, tapi model pemberantasannya tidak pernah diungkap. Ini jadi masalah tersendiri.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, sejauh ini BNN hanya sibuk mengungkap banyak sindikat narkoba tanpa dibarengi dengan grand design bagaimana memberantas narkoba hingga ke akarnya. Ini penting dilakukan, agar publik tahu bahwa BNN punya metode pemberantasan narkoba yang strategis.

“Indonesia darurat narkoba tapi tidak pernah ada langkah penanganan yang terarah. Enggak pernah ada grand design atau roadmap pemberantasan narkoba yang begitu masif. Setiap hari hanya disajikan akan ada sindikat yang ditangkap dan diungkap,” kata Arteria.

Arteria mensinyalir bahwa BNN berhadapan dengan para pengusaha dan penguasa dalam pemberantasan narkoba. BNN dituntut berani membuka siapa saja pengusaha dan penguasa di balik peredaran narkoba di Tanah Air. Tempat hiburan dan pariwisata yang juga disebut-sebut menjadi lokasi peredaran narkoba harus pula disebut degan jelas.FUZ

Ads MIH
Loading...
KABAR1 TERKINI
Komentar
Loading...