BOGOR, kabar1.com – Pasca debat calon kepala daerah Kota Bogor yang diselenggarakan KPU Kota Bogor di Studio Metro TV terus bergulir. Terutama, atas pernyataan calon petahana Bima Arya yang dianggap menyudutkan lembaga DPRD Kota Bogor, atas gagalnya sejumlah proyek yang krusial.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Teguh Rihananto mengatakan, dalam pembahasan Bamus akan menyoroti soal pernyataan Bima Arya tersebut. Akan dikaji nanti soal pernyataan itu, apakah menyangkut personal atau seorang Walikota Bogor. Namun demikian, pernyataan Bima yang dikatakan ke publik seantero Indonesia menonton dan melihat, telah mencoreng marwah lembaga DPRD.
“Kita akan kaji bersama sama di dalam rapat Bamus, dan sejumlah langkah-langkah tegas secara kelembagaan akan dilakukan nanti,” kata Teguh, kemarin.
Menurut Teguh, dengan adanya pernyataan itu, seharusnya Bima Arya melakukan permohonan maaf secara terbuka ke semua media, baik media elektronik, cetak dan tivi. “Ya, seharusnya segera melakukan permohonan maaf secara terbuka, karena apa yang dikatakan dan dinyatakannya di hadapan publik itu tidak benar,” jelasnya.
Merespon pernyataan Bima Arya dalam forum debat terbuka yang sangat tendensius dan menyudutkan institusi DPRD, fraksi PPP DPRD Kota Bogor akan segera mengambil langkah tegas secara kelembagaan.
Pernyataan Bima Arya yang menyatakan bahwa gagal lelang RSUD, dan Masjid Agung di Pasar Anyar Kota Bogor, dan tidak adanya subsidi PDJT disebabkan oleh tidak adanya persetujuan DPRD Kota Bogor, merupakan pernyataan yang sangat tidak pantas dan sarat dengan kebohongan.
“Pelaksanaan lelang RSUD dan Masjid Agung tentu saja merupakan tanggung jawab Bima Arya selaku kepala daerah Kota Bogor sehingga kegagalan proyek tersebut merupakan contoh nyata kegagalan Bima Arya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Walikota Bogor. Adapun terkait Subsidi PDJT, kami konsisten pada sikap kami bahwa pelaksanaan subsidi PDJT harus memiliki dasar hukum yang kuat yang menjadi payung hukum pelaksanaan subsidi PDJT sehingga DPRD Kota Bogor tidak bisa dijadikan sebagai kambing hitam oleh Bima Arya,” tegas Sekretaris fraksi PPP Ardiansyah.
Sikap Bima Arya itupun merupakan sikap yang mencerminkan merasa benar sendiri dan tidak bertanggung jawab. Sikap semacam itu juga nyata-nyata telah menyesatkan publik dengan informasi bohong serta melecehkan DPRD Kota Bogor sebagai institusi yang selama ini justru berkomitmen kuat terhadap segala upaya kemajuan dan perbaikan pembangunan di Kota Bogor.
“Peristiwa semacam ini menurut kami merupakan sebuah pelajaran penting bahwa menjadi pemimpin seharusnya menjauhkan diri dari sikap dan sifat Firaunisme yang angkuh, selalu merasa benar sendiri dan selalu menyalahkan orang lain. Seharusnya Bima Arya juga melakukan permohonan maaf secara terbuka ke seluruh media media, karena yang dikatakannya itu tidak benar,” tandasnya.FUZ*