Bima Arya Didesak Minta Maaf

BOGOR, kabar1.comPasca debat calon kepala daerah Kota Bogor yang diselengga­rakan KPU Kota Bogor di Studio Metro TV terus bergulir. Terutama, atas per­nyataan calon petahana Bima Arya yang dianggap menyudutkan lem­baga DPRD Kota Bogor, atas gagalnya sejumlah proyek yang krusial.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Teguh Rihananto men­gatakan, dalam pembahasan Bamus akan menyoroti soal pernyataan Bima Arya tersebut. Akan dikaji nanti soal pernyataan itu, apakah menyangkut personal atau seorang Walikota Bogor. Namun demikian, pernyataan Bima yang dikatakan ke publik seantero Indonesia menon­ton dan melihat, telah mencoreng marwah lembaga DPRD.

“Kita akan kaji bersama sama di dalam rapat Bamus, dan sejum­lah langkah-langkah tegas secara kelembagaan akan dilakukan nanti,” kata Teguh, kemarin.

Baca juga :  Konflik Horizontal Jelang Pilpres 2019, IPW Minta Polri Untuk Tegas

Menurut Teguh, dengan adanya pernyataan itu, seharusnya Bima Arya melakukan permohonan maaf secara terbuka ke semua media, baik media elektronik, cetak dan tivi. “Ya, seharusnya segera melakukan permohonan maaf secara terbuka, karena apa yang dikatakan dan din­yatakannya di hadapan publik itu tidak benar,” jelasnya.

Merespon pernyataan Bima Arya dalam forum debat terbuka yang sangat tendensius dan menyudut­kan institusi DPRD, fraksi PPP DPRD Kota Bogor akan segera mengambil langkah tegas secara kelembagaan.

Pernyataan Bima Arya yang me­nyatakan bahwa gagal lelang RSUD, dan Masjid Agung di Pasar Anyar Kota Bogor, dan tidak adanya sub­sidi PDJT disebabkan oleh tidak ad­anya persetujuan DPRD Kota Bogor, merupakan pernyataan yang san­gat tidak pantas dan sarat dengan kebohongan.

Baca juga :  Fahri Hamzah Akui Posisi DPR Belum Terlalu Independen

“Pelaksanaan lelang RSUD dan Masjid Agung tentu saja merupakan tanggung jawab Bima Arya selaku kepala daerah Kota Bogor sehingga kegagalan proyek tersebut meru­pakan contoh nyata kegagalan Bima Arya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Walikota Bogor. Adapun terkait Subsidi PDJT, kami konsisten pada sikap kami bahwa pelaksanaan subsidi PDJT harus me­miliki dasar hukum yang kuat yang menjadi payung hukum pelaksanaan subsidi PDJT sehingga DPRD Kota Bogor tidak bisa dijadikan sebagai kambing hitam oleh Bima Arya,” te­gas Sekretaris fraksi PPP Ardiansyah.

Baca juga :  Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Teguhkan Semangat Lahirnya Pancasila

Sikap Bima Arya itupun meru­pakan sikap yang mencerminkan merasa benar sendiri dan tidak ber­tanggung jawab. Sikap semacam itu juga nyata-nyata telah menyesatkan publik dengan informasi bohong serta melecehkan DPRD Kota Bogor sebagai institusi yang selama ini jus­tru berkomitmen kuat terhadap se­gala upaya kemajuan dan perbaikan pembangunan di Kota Bogor.

“Peristiwa semacam ini menurut kami merupakan sebuah pelajaran penting bahwa menjadi pemimpin seharusnya menjauhkan diri dari sikap dan sifat Firaunisme yang angkuh, selalu merasa benar sendiri dan selalu menyalahkan orang lain. Seharusnya Bima Arya juga melaku­kan permohonan maaf secara terbu­ka ke seluruh media media, karena yang dikatakannya itu tidak benar,” tandasnya.FUZ*