Bentuk Tim Gabungan, Mendagri Pantau Dana Desa Setiap Bulan

Bentuk Tim Gabungan, Mendagri Pantau Dana Desa Setiap Bulan 1

JAKARTA – Per tanggal 19 Februari 2020, Pemerintah Pusat telah menstransfer dana sebesar lebih kurang Rp1,3 Triliun ke tiap-tiap desa. Angka ini 4x lipat dibanding periode yang sama dua bulan ditahun 2019. Hal ini diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Tak hanya itu, Pemerintah Pusat, kata Tito, juga akan membentuk tim gabungan yang terdiri dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan monitoring atau pemantauan per bulan agar bisa melihat realisasi anggaran di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

“Sekali lagi teman-teman kepala daerah, tolong betul-betul untuk segera dibelanjakan agar uang beredar sehingga daya tahan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akan kuat,” ujar Tito.

Sekaligus juga, lanjut Tito, dana desa, agar segera dibelanjakan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diberikan ke semua provinsi oleh tim gabungan Kemendagri, Kemenkeu, serta Kementerian Desa PDTT.

Penegasan mengenai belanja kementerian/lembaga dan daerah termasuk dana desa tersebut, sambung Tito, merupakan salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia yang saat ini terjadi terutama sebagai dampak dari Corona Virus.

“Saat ini kami sedang melaksanakan roadshow ke semua provinsi dengan mengumpulkan seluruh kepala desa lebih dari 70.000,” tambahnya.

Terkait tim gabungan, menurut Tito, menjelaskan mengenai skema transfer langsung yang sudah dilaksanakan oleh Menkeu dan kemudian bagaimana pembinaan, penggunaan, dan pengawasan anggarannya.

Jadi, sambung Tito, dengan pengucuran anggaran pada 19 Februari lalu yang mana empat kali peningkatannya lebih cepat dan juga meliputi desa yang jumlahnya hampir tiga kali lebih banyak dibanding periode sebelumnya.

Untuk itu, Mendagri kembali mengimbau surat edaran sudah disampaikan, kemudian dalam rapat di setiap provinsi juga sudah ditegaskan kepada kepala daerah untuk menggunakan anggaran-anggaran yang ada di daerah  melalui APBD.

“Transfer pusat itu jumlahnya lebih kurang Rp856 T plus Rp200-an T lebih dari PAD. Artinya di daerah itu ada anggaran di atas Rp1.100 T,” ujarnya.

Tito kembali mengingatkan arahan Presiden Jokowi untuk segera membelanjakan terutama belanja barang, belanja modal, tentunya sesuai dengan aturan dan jangan sampai tersimpan di bank.

“Karena, nanti Bu Menkeu bisa menjelaskan temuan-temuan tahun sebelumnya ada beberapa daerah yang uangnya disimpan di bank, tidak beredar di masyarakat, mengharapkan depositonya,” ungkap Tito.

Di akhir keterangannya, Mendagri menyampaikan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terjadi karena pembelanjaan yang dilakukan untuk memicu dan menstimulasi terjadinya perederan uang sekaligus pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah. */STR/FUZ

Pos terkait