Banyak Kades Terlibat Kampanye

BOGOR, kabar1.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor menyebut, banyak temuan pelanggaran Pilkada Kabupaten Bogor. Salah satunya, terkait keterlibatan sejumlah oknum Kepala Desa (Kades-red).

Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin mengatakan, keterlibatan kades dalam masa kampanye ini dibalut dengan sangat baik oleh tim pemenangan salah satu calon. Sehingga pihaknya sedikit merasa kesulitan untuk menemukan pelanggaran itu.

“Mereka masuk ke dalamnya. Menjadi tim sukses. Acaranya dibalut menjadi acara silaturahmi,” kata Ridwan.

Padahal, Ridwan mengaku pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait hal ini bersama dengan para kepala desa, unsur pemerintahan desa, camat dan ASN. Maka jika mereka masih melanggar aturan yang telah diberikan, maka ancaman hukum berada di depan mata.

Baca juga :  14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

Karena itu, Ridwan mengatakan, keterlibatan kades dan ASN, harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor. “Disini pemda harus bergerak. Harus mengawasi. ASN itu harus direkomendasikan ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk para kades,” katanya.

Baca juga :  Puasa, Jalur Puncak Sepi, Satlantas Tak Berlakukan One Way

Keterlibatan oknum pimpinan desa dan ASN ini pun berdampak pada pelanggaran lain. Selama masa kampanye para calon yang dilakukan sejak 15 Februari 2018 lalu, panwaslu telah menemukan beberapa kasus. Salah satunya adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Seperti diketahui, dalam Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau dasar hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini menegaskan beberapa dasar hukum yang diberlakukan untuk para ASN.

Diantaranya, dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan atau tanpa mengenakan atribut parpol, dilarang foto bersama hingga dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan partai politik.

Baca juga :  Ini Pengakuan Warga Pasir Kacapi!

Dilarang mendekati parpol terkait rencana pengusulan diri atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah. Dilarang mengunggah, memberi like, mengomentari atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui media online ataupin media sosial dan dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah. FUZ