Babak Baru Kasus Angkahong

BOGOR, kabar1.com – Belum tuntasnya kasus korupsi mark up pembelian lahan Jambu Dua sebesar Rp 43,1 Miliar, yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, menjadi dasar bagi Yayasan Satu Keadilan mengajukan permohonan tindak lanjut perkara Lahan Jambu Dua Bogor sehubungan dengan Putusan nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg yang telah In cracht dengan telah adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017.

Baca juga :  BNN Terus Kembangkan Kasus Penggerebekan Pabrik Ekstasi di Bandung

Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso (STS) meminta Kejaksaan Tinggi Jawa BaratĀ (Kejati Jabar) segera mengusut tuntas kasus mark up lahan Jambu Dua atau yang dikenal dengan kasus Angkahong. Sugeng juga meminta agar Kejati membongkar aktor aktor lain di balik kasus yang merugikan negara hingga miliaran tersebut.

Baca juga :  Bima Arya: Perang Lawan Pandemi Harus Dimenangkan dengan Kebersamaan

“Kasus itu belum selesai, maka harus dituntaskan. Siapa saja dalang dalangnya, semua harua diusut tuntas. Kejati Jabar harus segera kembali action menuntaskan kasus itu,” kata Sugeng, dalam siaran persnya, kemarin.

Ia menjelaskan, melalui Yayasan Satu Keadilan (lembaga yang fokus dalam bantuan hukum), pihaknya telah mengajukan permintaan tindak lanjut penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) kepada Kejati Jabar. Surat bernomorĀ 72/YSK/VIII/2018 tersebutĀ  telah dikirim ke Kejati Jabar per 13 Agustus lalu.

Baca juga :  14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

Surat itupun telah ditembuskan ke sejumlah pihak diantaranya, kepada Jaksa Agung, Jamwas, dan Komisi Kejaksaan. Permohonan itu menindaklanjuti Putusan 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, yang diperkuat Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1012 K/PID.SUS/2017.

Baca lanjut






Pos terkait