Aparat TNI dan Polri Harus Junjung Tinggi Konstitusi

JAKARTA, kabar1.com – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan pertemuan guna menyikapi penyelenggaraan pilkada serentak 2018. Pertemuan tersebut diselenggarakan di rumah dinas ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Pejabat Tinggi Negara Widya Chandra, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Pada pertemuan tersebut hadir juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Anggota DPR RI Yandri Susanto (Wakil Sekretaris Jenderal PAN), serta Anggota DPR RI Mulfachri Harahap (Ketua DPP PAN).

Pertemuan dilakukan secara tertutup selama sekitar 30 menit. Usai pertemuan, Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini dalam masa tenang menjelang penyelenggaraan pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni 2017.

Baca juga :  Polda Metro Jaya Sebar Intel ke Tiap TPS di Jabar

Zulkifli meminta penyelenggara pilkada, yakni KPU dan Bawaslu, untuk dapat menyelenggarakan pilkada secara adil dan demokratis. Zulkifli juga meminta aparat keamanan yakni Polri dan TNI dapat bersikap netral pada penyelenggaraan pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.

“Polri dan TNI adalah lembaga negara, sehingga harus bersikap netral. TNI dan Polri adalah merah putih sehingga harus membela negara dengan menjaga persatuan bangsa,” katanya.

Sementara itu, Prabowo menyatakan dirinya sepakat dengan pernyataan Zulkifli Hasan.

Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara demokrasi, di mana proses pemilihan pemimpin bangsanya didasarkan atas pilihan rakyat, sehingga pemimpin yang terpilih menjadi “legitimate”.

“Saya menginginkan proses pemilihan pemimpin di Indonesia, baik pemimpin daerah maupun pemimpin nasional, dapat berlangsung secara demokratis dan damai,” katanya.

Baca juga :  Dalih Membantu, Isi ATM Anggota TNI ini Raib Digondol Maling

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencium adanya indikasi pihak tertentu memanfaatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri guna kepentingan politik yang menyebabkan sejumlah lembaga tersebut tidak berada pada posisi netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2018.

SBY menyatakan bukan maksudnya untuk melakukan fitnah, namun dia memiliki landasan yang kuat atas kecurigaannya. “Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar, itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara. Tapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum,” kata SBY Sabtu (23/6/2018).

Baca juga :  Soal PSK di Bogor, Bukan Cuma Puncak

SBY menceritakan, pada Pilkada di beberapa daerah terdapat kasus dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Selain itu, lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian. Tak hanya itu ungakap SBY, ada juga petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

“Kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, mungkin, biarlah saya SBY warga negara biasa penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan ? agar BIN, TNI, Polri netral” katanya.FUZ






Pos terkait