Aktivis Muda Bogor : Jangan Bikin Ricuh, RK!

Aktivis Muda Bogor : Jangan Bikin Ricuh, RK! 106

BOGOR – Sembilan pintu pertolongan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengadaan bantuan makanan berupa nasi bungkus, menuai kritikan dari aktivis muda Bogor yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaka Surya.

Melalui rilis yang dikirim ke meja redaksi, Ketua LSM Jaka Surya, M Pribadi menilai, langkah yang di inisiasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tersebut juga akan menuai polemik di masyarakat.

“Berdasarkan kriteria, gerakan nasi bungkus Gubernur Jawa Barat kurang menemui sasaran bahkan terkesan sekedar menunaikan tugas. Jadi, jangan bikin ricuh, pak RK. Jadi, jangan sampai nu nabeuh mah nabeuh nu ngampar mah ngampar. Nu seubeuh mah seubeuh nu lapar mah angger kalaparan,” kritiknya.

Hal ini, kata pria tambun ini dapat dilihat dari segi pengadaan bantuan makanan, hanya berupa beras per-desa kurang lebih dua karung atau kurang lebih satu kuintal tanpa diberikan bahan pendamping lainnya sehingga menimbulkan polemik.

“Darimana sumber pendanaan untuk bahan baku pendamping beras atau boleh dikatakan tidak ada standart baku dalam menu apa bantuan makanan diberikan,” paparnya.

Lebih lanjut, ia juga menilai, dari segi jumlah tidak mengacu pada data kriteria penerima bantuan khususnya nomor sembilan, dimana semua warga, tak tidak terdata atau tidak memiliki KTP, tetapi berada dalam zona merah tetap dapat bantuan, justru akan menjadi bumerang tersendiri.

“Tidak akan terjadi sinkronisasi antara jumlah nasi bungkus yang dibuat dengan jumlah penerima bantuan yang berakibat pada kemungkinan adanya dana fiktif yang seolah dialokasikan untuk program nasi bungkus. Jadi, berdasar pada data apa pak RK memberi dua karung beras bagi masing-masing Desa?,” tanyanya.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memaparkan sembilan pola bantuan dari pemerintah provinsi yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran Virus Corona.

Mantan wali kota Bandung itu tidak ingin ada masyarakat kelaparan yang berada di Jawa Barat, baik mereka yang memang asli Jawa Barat maupun para perantau dari luar.

Hal ini disampaikan dan dijelaskan oleh Ridwan Kamil dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @ridwankamil, Sabtu (18/4/2020).

“Bantuan pemerintah ada 9 kelompok, PKH, kartu sembako, bansos presiden, kartu pra kerja, dana desa, bansos kemensos, bansos provinsi, bansos kokab, dan nasi bungkus,” ujar Ridwan Kamil.

Pertama adalah Program Keluarga Harapan (PKH) kedua Kartu Sembako. PKH dan kartu sembako hanya diperuntukan untuk warga miskin lama dan bukan akibat dari Virus Corona.

Kedua kelompok tersebut sebelumnya memang sudah menjadi tanggungan dari pemerintah Jawa Barat. Meskipun setelah ada wabah Virus Corona, mereka tetap masuk dalam kelompok yang mendapatkan PKH dan kartu sembako.

Bantuan PKH dan kartu sembako tersebut terus berjalan dan diberikan setiap bulannya. Oleh karena itu, mereka tidak mendapatkan bantuan dari 7 jenis lainnya.

Sedangkan untuk 7 jenis bantuan lainnya memang diperuntukkan untuk masyarakat terdampak Virus Corona.

Pola bantuan ketiga, yakni Bansos Presiden. Bansos presiden ini diberikan khusus kepada perantau yang berada di wilayah Jabodetabek Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan supaya para perantau tidak mudik.

Keempat, ada kartu pra kerja. Bantuan tersebut ditujukan untuk pengangguran atau pekerja yang menjadi korban PHK.

Pola yang kelima adalah, Dana Desa. Masyarakat yang akan dibantu oleh dana desa adalah mereka yang terdampak Virus Corona dengan memiliki KTP dan tinggal di desa.

Sebelumnya pemerintah telah mengangarkan 30 persen dari dana desa supaya digunakan untuk membantu warga terdampak Covid-19.

Poin enam, ada bantuan Kementerian sosial. Bantuan tersebut diberikan untuk umum atau pekerja umum. Seperti misalnya, pedagang kaki lima, supir angkot, seni dan lain sebagainya yang pekerjaannya terganggu akibat Virus Corona.

Ketujuh, Bantuan Provinsi. Bantuan provinsi hanya digunakan jika enam bantuan sebelumnya dirasa masih kurang atau belum mencukupi secara keseluruhan.

Berikutnya, di poin ke delapan ada Bansos Kota/Kabupaten. Sama halnya dengan bansos provinsi, bansos kota/kabupaten hanya diberikan jika bantuan provinsi juga belum memenuhi.

Terakhir, ada pola program Nasi Bungkus. Bantuan nasi bungkus diperuntukkan untuk mereka yang memang tidak terdaftar di bantuan-bantuan sebelumnya.

Hal tersebut terjadi lantaran mereka tidak mempunyai identitas diri, seperti KTP ataupun KK. Sebagai contoh yaitu anak jalanan, gelandangan, pengemis dan lain-lain yang sejenis. Bantuan nasi bungkus bisa disebut sebagai bantuan kemanusiaan. WAN

READ  Harga APD Naik, Pemkab Bogor Tambah Anggaran Hingga Rp200 Miliar
tutup

Ad Blocker Detected!

Refresh