Home / Komunitas

Senin, 30 Desember 2019 - 21:43 WIB

Aktivis LSM Pemuda Berencana Unjuk Rasa di Kantor Kementerian PUPR

BANDUNG – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam LSM Pemuda (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah), akan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa 7 Januari 2020, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Ketua Umum LSM Pemuda, Koswara Hanafi mengatakan, jumlah masa yang akan datang berunjuk rasa di Kantor Kementerian PUPR tersebut datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat.

Sehingga, kata dia, pengerahan masa dalam aksi unjuk rasa tersebut tentu saja berskala besar.

“Tema aksi tersebut, hentikan bagi bagi proyek di lingkungan Kementerian PUPR,” ucap Koswara

Baca juga :  18 Tahun Jadi Ketua RT, Saprudin Tinggal di Gubuk Sebelah Kandang Kambing

Pengurus Pusat LSM Pemuda Hasan Azril Manaf mengatakan bahwa proses lelang yang dilaksanakan di Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Jawa Barat dan khusunya yang menyangkut paket pekerjaan Satker Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat, diduga penuh dengan rekayasa seperti dalam tahap proses lelang.

“Tak hanya itu, terkait dugaan adanya oknum pejabat Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat yang ikut serta intervensi terhadap proses lelang yang dilaksanakan Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Jawa Barat, bahkan informasinya Pejabat Satker PJN III di Kantor BP2JK memiliki ruangan khusus guna untuk memonitor dan menggiring perusahaan tertentu agar menjadi pemenang lelang,” katanya.

Baca juga :  PUPR Kabupaten Bogor Tunjuk Jasinga Jadi Zona Industri

Dalam aksi unjuk rasa yang rencananya akan di gagas pada Selasa 7 Januari 2020 di Kantor Kementerian PUPR tersebut, pihak LSM Pemuda akan mendesak Menteri PUPR RI, M. Basuki Hadimoeljono agar segera mencopot Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Jawa Barat, karena di duga ikut terlibat menggiring/mengondisikan perusahan tertentu demi kepentingan pribadi dan golongannya.

Diketahui, kata dia, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) adalah merupakan lembaga yang di bentuk oleh yang Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dalam pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta diharapkan agar proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Baca juga :  Jelang Lebaran PUPR Provinsi Banten Wilayah Lebak Mulai Fokuskan Perbaikan Jalan

“Sehingga, sangat di sayangkan jika program dan tujuan mulia Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut di kotori oleh segelintir oknum pejabat yang bermental “Korup”. Karena hal tersebut tentunya dapat mencederai nama Institusi/ instansi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kita banggakan,” ujarnya. (Giw)***

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Komunitas

Organisasi Sekar TM Gelar Bakti Sosial Santunan Kaum Dhuafa

Komunitas

HMI Cabang Kota Bogor Kukuhkan Wajah Baru Komisariat Ekonomi

Advertorial

Noviyanti Emban Misi Muliakan Seni Budaya Daerah

Komunitas

PERMABI Sumbang Alkes dan Beras Untuk PWI Kota Bogor