Aksi UNRAS di Warnai Bentrokan

Home / Peristiwa

Rabu, 25 Juli 2018 - 16:44 WIB

CIANJUR, Kabar1.com – Ratusan massa dari Paguyuban Motor Ojek Cianjur (PMOC) bentrok dengan petugas Satpol PP Kabupaten Cianjur saat menggelar aksi unjuk rasa, menuntut agar transportasi berbasis online ditutup di Kota Santri, Rabu (25/7).

 

Gesekan antara massa dengan petugas mulai terjadi saat mereka merangsak masuk ke dalam lingkungan Pendopo Cianjur, sebab pihak Diskominfosantik dan perwakilan lain dari Pemkab Cianjur tak kunjung menemui massa di lokasi tersebut. Saling dorong serta lemparan air minum dalam kemasan pun terjadi, hingga akhirnya massa berhasil masuk.

 

Namun di tengah orasi koordinasi massa, terjadi bentrokan yang masih belum jelas dipicu oleh oknum dari pihak mana. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bentrokan itupun menimbulkan korban luka dari kedua pihak.

Baca juga :  Irjen Pol. Agung Budi Maryoto : Puncak Arus Mudik Sudah Lewat

 

Koordinator aksi Rudi Agan, mengatakan, pengendara ojek pangkalan di Cianjur kembali berunjukrasa menuntut agar Bupati Cianjur, mengeluarkan surat atau aturan tertulis yang melarang ojek online beroperasi di Kota Santri.

 

“Sayangnya pemangku kebijakan tidak hadir, sementara Kepala Dinas yang mewakili ini tak bisa memutuskan. Padahal sejak awal kami hanya menuntut segera buat aturan, surat surat kai layangkan tinggal ketegasannya,” kata dia.

 

Dia juga menyayangkan pemerintah yang tidak bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, akibatnya aplikasi transporasi berbasis online masuk dan keberadaan driver ojek online semakin menjamur di wilayah Cianjur.

Baca juga :  Peserta BPJS Kesehatan Mudik Tak Harus Khawatir

 

“Akibatnya berdampak terhadap penghasilan ojek pangkalan yang sudah ada sejak puluhan tahun. Kami akana terus menuntut agar keputusan itu dikeluarkan,” kata dia.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Rhamat Hartono, mengaku pihaknya akan menyampaikan tuntutan dari massa aksi kepada pimpinjan daerah atau Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

 

“Kami tidak bisa berbicara kebijakan, sebab itu adnaya di kepala daerah. Makanya akan saya sampaikan tuntutan massa ini,” kata dia.

Baca juga :  Pedagang Cingcau Ditertibkan Satpol PP Kabupaten Cianjur

 

Dia menambahkan jika kendaraan roda dua tidak untuk dijadikan transportasi umum. Oleh karena itu angkutan roda dua dalam bentuk apapun tidak memiliki legalitas. Bahkan Mehkamah Konstitusi juga menolak ajuan agar dimasukannya kendaraan roda dua sebagai transportasi umum.

 

“Dalam aturannya begitu, karena dari segi keselamatannya sangat minim sehingga hanya untuk kendaraan pribadi,” kata dia.

 

Tetapi, ungkap dia, warga Cianjur masih membutuhkan adanya ojek, ojek itu pangkalan ataupun online. “Keduanya punya pasarnya sendiri, makanya kami akan rumuskan untuk solusi terbaiknya,” tutup dia.DIE