Ada Pungli, BPN: Desa Pasir Kacapi Tidak Masuk Program PTSL!

LEBAK, kabar1.com – Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kabupaten Lebak menegaskan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL murni dibiayai APBN dan digratiskan bagi masyarakat.

Hal itu ia kemukakan guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, baik pegawai BPN, pegawai Desa atau pihak lainnya.

Dikonfirmasi kabar1.com, Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) BPN Mamat Hidayat menegaskan Desa Pasir Kacapi tidak masuk dalam program PTSL. “Kalau mau masukan, masukan. Saya tidak mau ya, ternyata Desa Pasir Kacapi itu tidak masuk PTSL. Suruh orang desa suruh kesini,” kata Mamat.

Baca juga :  Pemdes Ciseeng dan Universitas Yarsi Galakkan Program Gerakan Gigi Sehat Keluargaku

Sebagai instansi yang mendapat amanat dari Presiden RI untuk mensertifikasi tanah warga, Mamat meminta semua pihak untuk membantu mensukseskan program tersebut.

Mamat juga menjelaskan meski tidak semua bidang tanah yang masuk dalam program PTSL tersebut nantinya menjadi buku sertifikat atau K1,namun semua desa yang masuk dalam proram PTSL sudah terpetakan.

Ia mengatakan, PTSL yang kini digencarkan oleh BPN penerbitan sertipikat tanah melalui program PTSL ini diharapakan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Lebak. “Sertipikat juga bisa menjadi modal mereka untuk memajukan usaha,” ujar Mamat.

Baca juga :  Pungli, Siap-Siap Dibui 20 Tahun

Dijelaskan juga, program PTSL selain mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, juga meminimalisasi konflik pertanahan yang sering terjadi selama ini. Sebab, dengan program ini semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi.

“Kita juga mengharapkan bantuan dari kelompok masyarakat, untuk sadar tertib pertanahan dalam menentukan batas-batas bidang tanah guna menyukseskan program PTSL,” pungkasnya.

Sementara itu, advocat Lembaga Investigasi Negara (LIN), Wahyudi mendukung masyarakat untuk melaporkan tindakan pungli ke pihak berwajib atau datang ke kantor BPN untuk mengadukannya. Selanjutnya pihak BPN yang akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri kasus tersebut.

“Segera laporkan ke Polres Lebak dengan membawa bukti agar di proses,” ujarnya melalui pesan singkat.

Baca juga :  Welahdalaaaaah, Bikin Surat Segel Tanah di Pasir Kacapi Sampai Rp10 juta

Wahyudi juga menjamin pihaknya akan mendukung dan membantu masyarakat yang membongkar praktik pungli.

“Jangan khawatir kepada siapa saja yang melaporkan akan kami dukung jika dipanggil oleh kepolisian,” katanya.

Terpisah, Kepala Kantor Agraria,Tata Ruang/ Badan Perta­nahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak Adi Muhtadi, program PT­SL yang telah ditetapkan untuk Kabupaten Lebak sebanyak 50 ribu bidang dan ditambah UKM 100 bidang serta nelayan 150 bidang yang tersebar di puluhan desa yang berada di tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak tahun 2018 ini.






Pos terkait