Home / Hukum Kriminal

Jumat, 3 Agustus 2018 - 09:05 WIB

JPU KPK Tuntut Hakim Wahyu 8 Tahun, Kuasa Hukum Siap Ajukan Pembelaan

LEBAK, kabar1.com- Sidang perkara Hakim pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Tuti Atikah kembali digelar Di Pengadilan Tipikor Serang, Banten, dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, dimana tuntutan JPU sebanyak 394 halaman itu dibacakan secara bergantian selama kurang lebih dua jam.

Menurut Acep Saepudin selaku kuasa hukum dari Wahyu Widia Nurfitri, mengatakan bahwa pada poin Kesimpulan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Ariawan Agustiartono, dalam kesimpulan tersebut Ariawan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang memutuskan: Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wahyu Widya Nurfitri berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 300 Juta rupiah subsidair 4 bulan kurungan; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Tuti Atika berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda 200 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan; Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terangnya.

Baca juga :  Satreskrim Polres Cianjur Gerebeg Gudang Miras

Berdasarkan hal itu, Acep Saepudin kuasa hukum dari Widya Nurfitri menyatakan kebaratan dan menyatakan akan mengajukan Pembelaan (Pledoi) pada minggu depan.

Baca juga :  Kejari Bogor Sita Sejumlah Emas Batangan

“Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terlalu tinggi tanpa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan cenderung subjektif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan semua saksi menyatakan bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan putusan, karena putusan sudah selesai dirapatkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Februari 2018.“Terangnya.

Sedangkan klien kami baru menerima gratifikasi tanggal 7 maret 2018, oleh karenanya menurut Acep klienya menerima hadiah atau gratifikasi bukanlah untuk mempengaruhi putusan melainkan hanyalah sebagai hadiah saja sesuai dengan kesaksian Agus Wiratno dan HM. Saipudin, oleh karenanya tidak tepat kalau JPU menuntut klien kami dengan menggunakan Pasal 12 c, seharusnya menggunakan Pasal 11. Yang namanya mempengaruhi Putusan itu seharusnya merubah yang tadinya kalah menjadi menang atau sebaliknya, ini kan tidak demikian karena putusannya sudah jadi dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka berdasarkan alasan tersebut kami selaku kuasa hukum akan mengajukan Pembelaan (Pledoi) minggu depan agar Majelis Hakim bisa memberikan Putusan yang seadil-adilnya pungkas Acep PIK

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Hukum Kriminal

Polres Bogor Otopsi Korban Pembunuhan di Parungpanjang

Hukum Kriminal

BNN Amankan Ganja Kering 612 Kg dari Cibungbulang

Hukum Kriminal

Pjs Bupati Lebak Terbitkan Perbup Biaya Sertifikat Tanah Program PTSL tekan Pungli Di lebak 

Hukum Kriminal

Lapas Pondok Rajeg Terapkan Virtual Account