71.188 Disabilitas Terancam Golput

BOGOR, kabar1.com – Sebanyak 71.188 penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jumlah itu diketahui setelah Dinas Sosial (Dinsos) melalui Tim Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap kecamatan, melakukan pendataan.

Kondisi ini pun mengancam para penyandang disabilitas dalam keberlangsungan hidupnya. Karena selain sulit mengakses layanan publik seperti jaminan kesehatan, mereka juga terancam golput atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

“Dari sekitar 74 ribu penyandang disabilitas yang ada, baru 2.188 orang yang memiki KTP. jumlah tersebut diketahui saat KPU melaporkannya kepada dinsos,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi pada Dinsos Kabupaten Bogor, Dian Mulyadiansya, kemarin.

Menurut Dian, masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP didominasi oleh tingginya rasa malu keluarga mengantarkan saudaranya yang ‘berbeda’ untuk memasukan nama mereka (penyandang-red) ke dalam Kartu Keluarga (KK) sebagai anggota kelurga.

“Karena malu dan tak ingin lingkungan sekotarnya tahu, pihak keluarga tidak memasukannya ke dalam keanggotaan KK. Padahal administrasi kependudukan ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan setiap orang,” kata Dian.

Melihat fenomena ini, Dian mengaku tim dinas sosial yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor terus memberikan edukasi kepada warga. Dimana pihaknya terus memberikan pemahaman bahwa siapa saja yang memiliki saudara atau anggota kelurganya sebagai penyandang disabilitas, itu harus dimasukkan ke dalam KK dan dibuatkan KTP.

“Tahun 2018penyadang Disabilitas paling banyak di Kecamatan Leuwiliang yakni sekitar 6.758 orang. Di Pamijahan ada 6.487 dan Kecamatan Jasinga ada 6.322 orang,” ungkap Dian.

Selain itu, Dian menambahkan, pada tahun 2018 ini dari Januari sampai Maret, Dinsos Kabupaten Bogor mencatat 175 orang mengalami gangguan jiwa. “Dari 175 orang, 58 diantaranya sembuh,” kata Dian.

Setelah sembuh, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut dipulangkan ke lingkungannya masing-masing. “Mereka memiliki hak yang sama sebagai masyarakat. Mereka yang sudah kembali ke lingkungannya, berhak mendapatkan administrasi kependudukan termasuk hak pilihnya di Pemilu nanti,” tandasnya.FUZ

BERITA TERKAIT
Komentar
Loading...